Hutriselalueksis's Blog











{06/10/2010}   Menguji Efektifitas Reformasi Birokrasi

Menguji Efektifitas Reformasi Birokrasi

Birokrasi berasal dari kata “bureau” yang berarti meja atau kantor; dan kata “kratia” (cratein) yang berarti pemerintah. Jadi pada mulanya, istilah ini digunakan untuk menunjuk pada suatu sistematika kegiatan kerja yang diatur atau diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan-kegiatan administrasi (Ernawan, 1988).

Birokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis, yang bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitasaktivitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi berskala besar. Birokrasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu pembagian kerja dan spesialisasi kerja, prinsip hirarki, peraturan-peraturan, impersonality, kualifikasi teknis, dokumen-dokumen tertulis, dan kelangsungan kerja dalam organisasi.

Birokrasi berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis, dan bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi berskala besar (disarikan dari Blau & Meyer, 1971; Coser & Rosenberg, 1976; Mouzelis, dalam Setiwan,1998).

Birokrasi merupakan keseluruhan pejabat negara di bawah pejabat politik. Birokrasi juga bisa diartikan sebagai setiap organisasi berskala besar. Ini merupakan definisi birokrasi yang bebas dari value (nilai), yakni birokrasi tidak dilihat dari penilaian baik atau buruk.

Menurut Peter M. Blau (2000:4), birokrasi adalah “tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam skala besar dengan cara mengkoordinasi pekerjaan banyak orang secara sistematis”.

Hegel berpendapat birokrasi adalah medium yang dapat dipergunakan untuk menghubungkan kepentingan partikular dengan kepentingan general (umum). Sementara itu teman seperjuangannya Karl Marx berpendapat bahwa birokrasi merupakan instrumen yang dipergunakan oleh kelas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya, dengan kata lain birokrasi memihak kepada kelas partikular yang mendominasi tersebut.

Birokrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Atau dalam definisinya yang lain birokrasi adalah cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya.

Berbicara tentang pengujian efktifitas reformasi birokrasi, Gayus Tambunan membuat kita jadi sadar bahwa ada institusi yang katanya birokrasinya sudah direformasi dan karena itu para pegawai negeri di institusi tersebut (entah karena lebih pintar atau lebih capai atau karena pekerjaannya lebih berbahaya) mendapat penghasilan yang beberapa kali lipat dibandingkan dengan pegawai negeri yang normal.

Menjadi tanda tanya besar bagi kita, reformasi birokrasi seperti apa yang dilakukan. Apanya yang direformasi? Padahal, kabarnya biayanya triliunan dan terbukti, walaupun sudah direformasi, tetap saja masih ada kasus seperti Gayus Tambunan.

Ciri birokrasi

Birokrasi diusulkan Weber di Eropa pada akhir abad ke-19, karena dianggap sesuai untuk mengelola organisasi industri berukuran besar, yang relatif baru dikenal pada saat itu.

Birokrasi dikenal memiliki tujuh ciri berikut :

(1) Organisasi dan bagian-bagiannya satu sama lain terikat peraturan. Selalu ada prosedur operasi standar (SOP) untuk setiap kegiatan organisasi, sehingga organisasi menjadi rutin dan transparan, sehingga bisa dipercaya baik oleh personelnya maupun oleh klien,

(2) Dalam organisasi terdapat pembagian kerja yang jelas dan tiap jabatan diberi otoritas yang seimbang dengan beban tugasnya,

(3) Menganut prinsip hierarki, ting­katan yang rendah diatur, dikontrol, dan digerakkan oleh tingkatan yang lebih tinggi,

(4) Dasar seleksi bagi anggota orga­ni­sasi adalah kom­pe­tensi teknisnya,

(5) Keterpisahan pemilik dari kepemimpinan organisasi sehingga organisasi bisa objektif,

(6) Keterpisahan milik organisasi dari milik individu yang ada di dalamnya, (7) Penggunaan dokumen tertulis untuk seluruh kegiatan, atur­an, keputusan dalam organisasi.

Bila kita cermati satu demi satu, tidak ada yang buruk dari ketujuh ciri birokrasi tersebut. Memang organisasi akan menjadi lamban dan penuh kertas apabila ketujuh ciri birokrasi itu seluruhnya dijalankan dengan konsekuen, tetapi organisasi akan menjadi tertib, menjadi rutin, transparan, dan bisa dipercaya. Oleh karena itu, sekelompok tenaga ahli yang diperbantukan dari luar negeri pernah mengatakan bahwa negeri kita tercinta ini perlu lebih birokratis bukannya melonggarkan birokrasi.

Menjadi pertanyaan bagi kita, buat apa sebenarnya reformasi birokrasi ini dilakukan. Andai kata untuk membuat pelayanan terhadap klien menjadi lebih cepat dan lebih menyenangkan, maka perlu dipahami bahwa sifat alamiah organisasi selalu mengandung kontradiksi.

Kecepatan pelayanan yang meningkat mau tidak mau perlu dibayar dengan kontrol yang menjadi berkurang. Andai kata yang diinginkan adalah kontrol yang lebih ketat terhadap karyawan, konsekuensinya pelayanan terhadap klien juga akan menjadi lebih lambat. Andai kata yang diingin­kan adalah pelayanan yang lebih cepat dan lebih menyenangkan bagi klien, tetapi juga disertai dengan kontrol yang lebih ketat terhadap karyawan, maka perlu pemikiran yang lebih mendalam mengenai sistem yang hendak dijalankan, bukan sekadar menaikkan penghasilan karyawan dan disertai dengan peringatan ataupun ancam­an agar mereka bekerja dengan ju­jur, tertib, tetapi mampu mela­yani klien de­ngan lebih ce­pat dan lebih menyenangkan.

Kembali kepada pertanyaan mengenai apanya yang direformasi, kita lihat saja ketujuh ciri birokrasi sebelumnya.

Dari keseluruhan ciri birokrasi itu, yang berpotensi direformasi agar berubah adalah yang pertama, yaitu prosedur operasi standar. Perlu prosedur operasi standar yang mampu segera mencium adanya kekeliruan baik yang di­sengaja maupun yang tidak disengaja, dan juga mampu segera menangkap tanda-tanda terjadinya penyelewengan berjamaah. Sebagian orang bicara menggebu-gebu me­ngenai moralitas karyawan. Katanya mereka perlu diseleksi dengan ketat agar yang diterima hanyalah orang yang jujur, bermoral tinggi, dan memiliki integritas. Andai orangnya seperti ini semua, maka reformasi birokrasi tidaklah terlalu dibutuhkan. Penghasilan mereka juga tidak perlu dibuat meningkat berlipat-lipat dibandingkan dengan pegawai negeri yang lain.

Namun, bayangkan saja, anak di rumah sedang sakit, perlu biaya buat ke dokter, sedangkan gaji pegawai negeri Anda tanggal belasan sudah amblas, sementara miliran rupiah melintas bebas di depan hidung Anda.

Barangkali lama-lama anda tergoda juga. Bayangkan, pegawai negeri golongan III/a, bisa terbang, piknik berhari-hari dengan anak istri di Singapura, menginap di hotel berbintang. Mudah-mudahan masih banyak pegawai negeri yang tidak ter­goda.

Sumber:

http://psikologi.binadarma.ac.id/jurnal/jurnal_anrilia.pdf

http://www.dutamasyarakat.com/rubrik.php?id=18039&kat=Opini

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0401/01/opi01.html

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0401/01/opi01.html

http://www.madani-ri.com/2010/05/03/menguji-efektivitas-reformasi-birokrasi/



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

et cetera
%d blogger menyukai ini: