Hutriselalueksis's Blog











{06/04/2010}   Reformasi birokrasi pemerintahan

Salah satu amanat reformasi yang perlu terus-menerus dilakukan adalah reformasi birokrasi. Siapa pun yang memimpin negara ini pascareformasi, reformasi birokrasi harus menjadi prioritas program kerjanya.

Dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada 19 Agustus lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidatonya terkait dengan programnya untuk melancarkan reformasi birokrasi pada seluruh kementerian dan lembaga. Termasuk institusi pengadilan tentunya. Diharapkan, agenda reformasi ini diselesaikan pada 2011 mendatang.

Penegasan Presiden mengenai program reformasi birokrasi memang tak lepas dari buruknya situasi birokrasi pemerintahan di Indonesia. Banyak survei dan riset yang telah dipublikasi mengungkapkan buruknya situasi birokrasi yang ditandai dengan tingginya tingkat korupsi.

Pada titik itulah seharusnya reformasi birokrasi digerakkan jika hasil yang diharapkan adalah suatu pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana yang ditegaskan ketika deklarasi pasangan SBY-Boediono sebelum pilpres di Bandung.

Rintangan pokok

Birokrasi pemerintahan mengalami periode paling buruk pada masa Orde Baru karena mekar dan bertahannya kecenderungan inefisiensi, penyalahgunaan wewenang, serta kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) setelah menikmati limpahan rezeki dari ekspor migas dan sekaligus menandai terbentuknya lapisan ‘orang kaya baru’ (OKB).
Lebih gawat lagi, pelayanan umum (public service) pun menjadi sarana memupuk penghasilan tambahan bagi para pegawai dan pejabat birokrasi. Tak hanya itu, bahkan menjalar ke jalan-jalan dalam bentuk ‘pungutan liar’ (pungli). Nyaris semuanya berjalan tanpa penegakan hukum.

Beberapa rantai korupsi birokrasi telah merusak iklim usaha. Banyak kalangan pengusaha mengeluhkan hambatan birokrasi-–mulai perizinan hingga aktivitas ekspor-impor-–dalam menanamkan dan mengoperasikan modal mereka. Sebagian pengusaha yang terkena ‘penyakit’ ini menyebut perilaku birokrasi seperti ini sebagai penyebab ‘ekonomi biaya tinggi’ (high cost economy).

Setelah Orde Baru berlalu, format politik ditandai dengan berakhirnya pemerintahan yang sentralistis serta meningkatnya peran partai-partai dan parlemen (DPR). Lebih jauh lagi, diiringi desentralisasi pemerintahan dengan bergulirnya otonomi daerah. Dua provinsi–-Aceh dan Papua-–menikmati otonomi khusus.

Tapi meningkatnya peran partai politik dan parlemen justru marak dengan korupsi. Pengalaman dua tahun terakhir menunjukkan sejumlah anggota DPR menjadi tersangka dan terdakwa kasus suap dan korupsi. Sebelumnya, sejumlah mantan menteri juga diseret ke meja hijau karena relasinya untuk mendanai suatu partai.

Begitu juga dengan perkembangan otonomi daerah. Aliran dan pemupukan dana di daerah-daerah yang meningkat telah ditandai dengan menjamurnya korupsi. Realitas ini ditunjukkan dengan ratusan pejabat pemerintah daerah dan anggota DPRD yang disangka terlibat korupsi. Gejala ini disebut juga ‘desentralisasi korupsi’.

Birokrasi yang korup memang sebagai perintang pokok bagi pencapaian pemerintahan yang baik atau bersih. Ia tidak saja menyalahi prinsip transparansi dan akuntabilitas, tapi juga membusukkan pemerintahan dan bahkan berkembang sebagai budaya yang menjerumuskan bangsa.

Reformasi birokrasi

Tata kelola pemerintahan pasti membutuhkan birokrasi. Tapi birokrasi yang diiringi dengan korupsi, suap, dan pungli justru membusukkan pemerintahan itu sendiri. Ia tak hanya menguapkan anggaran pemerintah, tetapi juga memakan sebagian dana masyarakat. Pada titik tertentu dapat mengganggu kemajuan aktivitas ekonomi.

Efek ke bawah dari buruknya birokrasi adalah pelayanan publik. Operasi birokrasi dapat berubah sebagai sarana memupuk penghasilan tambahan. Berurusan dengan birokrasi diiringi dengan pembebanan ke publik. Setiap prosedur yang diterapkan tak jarang dilanggar. Sebagian pelaksana dapat diduga melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.

Memperbaiki pemerintahan berarti juga mereformasi birokrasi. Jika program reformasi birokrasi diselesaikan pada 2011, berarti tinggal dua tahun lagi. Dua tahun bukanlah waktu yang panjang. Sekurang-kurangnya mestilah membayangkan, sebersih apa birokrasi pemerintahan pada 2011?

Masalahnya, reformasi birokrasi tak bisa berjalan tanpa dukungan aparatur yang lain. Beberapa hal yang perlu dilakukan berikut ini sudah seharusnya menjadi pertimbangan yang lebih tegas.

Pertama, kerangka hukum, aturan, dan prosedur tata kelola adalah perangkat yang menjadi pegangan. Perilaku buruk haruslah dikenai sanksi tanpa diskriminasi. Yang terlibat pelanggaran hukum atau tindak pidana haruslah diproses sesuai dengan ketentuan hukum. Yang melanggar aturan dan prosedur dikenai sanksi administrasi dan disiplin.

Kedua, pembenahan birokrasi juga menyangkut restrukturisasi agar lebih efisien, termasuk cara kerja, disiplin, perilaku yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. Penataan kembali ini mengubah watak. Jika sebelumnya sebagai perintang, beralih sebagai pelayanan untuk publik.

Ketiga, operasional dalam birokrasi perlu dikerangkakan dengan suatu program agar pelaksananya mempunyai pegangan untuk mengelola berbagai aktivitas kerja dalam mencapai tujuan pelayanan, konsistensi kerja, dan peningkatan etika profesionalisme. Dengan program, setidaknya setiap pelaksana diingatkan tentang rencana dan tujuan yang hendak dicapai.***

Sumber referensi :

http://www.mediaindonesia.com/read/2009/10/09/99204/68/11/Reformasi-Birokrasi-Pemerintahan



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

et cetera
%d blogger menyukai ini: